HAMBATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM PERKUMPULAN

Penafsiran perkumpulan di Indonesia sangat simpel, cuma didasarkan kepada terdapatnya kumpulan orang yang memiliki iktikad serta tujuan sehingga seluruh badan usaha serta badan hukum yang terdapat di Indonesia dimaksud sebagai sesuatu Perkumpulan.

Badan hukum yang sudah terdapat di Indonesia yang dipersamakan dengan Perkumpulan apakah itu perseroan terbatas, koperasi, yayasan seluruhnya telah mempunyai payung hukum yang jelas serta besar yaitu Undang- Undang sebaliknya Perkumpulan, pengaturan menimpa Badan Hukum Perkumpulan masih didasarkan pada peraturan aset kolonial Belanda ialah staadsblaad Nomor 1870 serta pula tersebar pada peraturan- peraturan lain.

Pengaturan menimpa pengesahan badan Hukum Perkumpulan cuma diatur dalam Peraturan Menteri saja yang perannya jauh dibawah undangundang.

Tanggung jawab serta wewenang notaris terhadap pembuatan akta otentik badan hukum merupakan sama serta senantiasa merujuk pada peraturan perundang- undangan yang berlaku serta undang undang jabatan notaris.

Jika anda menghadapi kesusahan buat mendirikan Yayasan ataupun Perkumpulan, kalian bisa menghubungi Jasa Pembuatan Perkumpulan buat pemecahan terbaik yang sah dan terbaik.

Buat badan hukum yang peraturannya telah jelas, notaris mengacu kepada undang undang yang mengaturnya, sebaliknya buat badan hukum perkumpulan, notaris mengacu kepada Kerutinan praktek yang terjalin sepanjang ini ialah merujuk pada model akta yayasan, sebaliknya yayasan serta perkumpulan tersebut memiliki perbandingan yang significant, perihal ini bisa memunculkan kasus tertentu.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, maka notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan wajib mengacu kepada perintah format isian secara elektronik( online) yang ada dalam System Administrasi Badan Hukum( SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Universal yang dipersiapkan oleh Regu Data Teknologi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Universal, bukan diatur oleh sesuatu peraturan yang setara dengan undang- undang.

Tidak terdapat landasan hukum yang kokoh bagi notaris buat membuat akta pendirian badan hukum Perkumpulan dengan cuma berpijak serta menjajaki Perintah Format isian yang ada dalam system Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Universal buat pengesahan badan hukum Perkumpulan tersebut serta undangundang tentang Organisasi Warga yang tidak jelas mengendalikan tentang perkumpulan yang berbadan hukum.

Peran perkumpulan hendaknya diperjelas, apakah perkumpulan itu dimaksudkan selaku organisasi nirlaba/ non profit semacam halnya yayasan atau organisi profit.

Indonesia mempunyai peraturan- peraturan yang mengendalikan tentang badan hukum perkumpulan, tetapi peraturan tersebut masih menggunakan aset kolonial Belanda ialah Staadsblad No 1870 No dan undang undang yang jadi turunan menimpa badan hukum perkumpulan sudah banyak serta tersebar, tetapi tidak terkodifikasi dalam satu undangundang, sehingga masih banyak ditemui ketidaksesuaian satu sama lain dan terkesan tumpang tindih. Buat menjauhi tumpang tindih serta menciptakan kepastian hukum, telah saatnya pengaturan serta pendirian perkumpulan dibuat dalam satu undang- undang.

Butuh diatur menimpa tata metode pendirian perkumpulan tercantum pengaturan Anggaran Dasarnya sampai mendapatkan status badan hukum dari lembaga yang berwenang sehingga notaris dalam membuat akta perkumpulan jelas berpijak pada aksi hukum yang mana.

Demikian pula halnya dengan perkumpulan yang telah terdapat serta berdiri tetapi belum berbadan hukum maupun organnya belum cocok dengan perintah format isian secara elektronik( online) yang ada dalam Sistem Administrasi Badan Hukum( SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Universal, wajib diperintahkan didalam Undang Undang Perkumpulan yang hendak terbuat buat diberikan jangka waktu untuk penyesuaian dan konsekwensi/ sanksi hukum yang tegas apabila tidak melaksanakan penyesuaian guna menghasilkan unifikasi serta kepastian hukum.

Butuh terdapat landasan hukum yang kokoh untuk notaris buat membuat akta pendirian badan hukum Perkumpulan, bukan cuma berpijak serta menjajaki perintah format isian yang ada dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Universal serta buat menjauhi tumpah tindih dalam penerapan menimpa badan hukum perkumpulan, hingga peraturan yang mengaitkan orang/ massa ialah undang undang menimpa Organisasi Masyarakat hendaknya dinyatakan tidak berlaku serta pengaturannya dilebur didalam undangundang yang mengendalikan menimpa perkumpulan ataupun yayasan sehingga tidak terdapat dualisme hukum serta wilayah abu- abu( grey zona)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.